Senin, 02 Februari 2009

YOGYA (KR) - Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan, sampai saat ini dirinya masih merupakan kader Partai Golkar. Raja Kraton Yogyakarta yang juga Gubernur DIY itu pun mengaku masih mengantongi kartu anggota Partai Golkar dan belum berpindah kartu anggota ke partai lain, kendati akhir-akhir ini sering menghadiri undangan kegiatan partai lain.
Karena itu tudingan bahwa dirinya telah membelot dari Partai Golkar terkait pencalonan dirinya sebagai calon presiden, oleh Sultan HB X dinilai sebagai suatu tudingan yang tanpa alasan. Bahkan ada kesan tudingan itu hanya karena faktor kecemburuan (jealous) dan prasangka saja. Untuk itu, pihaknya pun tidak mau terlalu menanggapi permasalahan tersebut.

”Ya itu jealous saja, kan tidak ada dasar. Saya kan masih kader Golkar, tidak berpindah kartu anggota,” tandas Sultan HB X menjawab pertanyaan KR di Kepatihan Yogyakarta, Sabtu (31/1).
Sultan menegaskan, sampai sekarang juga belum menjawab atau menyatakan soal pinangan capres atau cawapres dari parpol mana pun. Jadi, tidak ada alasan bahwa dirinya dinilai meninggalkan Partai Golkar dan berpaling ke partai lain. ”Belum, itu hanya prasangka saja. Biarin sajalah.
Cukup di situ saja. Sudah dijawab yang lainnya kok,” kata Sultan.
Pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris dalam acara Polemik bertajuk ‘Main Yo Yo Depan Cermin’ di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (31/1) mengatakan, saat ini kita menyaksikan adanya kecenderungan tidak ada calon alternatif dalam Pilpres 2009. Sehingga persaingan itu hanya akan didominasi dua capres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri. Hal ini terjadi karena para parpol hanya memberi dukungannya kepada dua capres tersebut, sehingga menyebabkan tidak adanya calon ketiga yang dapat dipilih oleh publik dalam Pilpres 2009 mendatang.
”Ini memprihatinkan, karena hanya Mega dan SBY. Tidak ada calon ketiga, namun untuk memunculkan capres alternatif saat ini, dinilainya akan sulit menyaingi SBY dan Mega, sebab waktu pelaksanaan Pilpres 2009 sudah semakin dekat. ”Tidak mustahil Pilpres mendatang akan menampilkan hal yang sama seperti 2004, Mega vs SBY,” ucapnya.
Soal saling serang kritik antara Mega dengan SBY, dinilainya hal lumrah dalam era demokrasi seperti saat ini. Sikap mereka mesti dipahami dalam bingkai ‘incumbent’ versus oposisi. ”Pernyataan mereka sesuatu yang biasa saja, bukan statemen yang saling memojokkan, asal jangan menyerang pribadi,” ujarnya.
Menurut Syamsuddin, istilah ‘Yo Yo” dan ‘Poco-poco” yang pernah dilontarkan Megawati bukan sesuatu yang ditujukan secara langsung ke SBY, namun lebih ditujukan kepada pemerintahan. Sebaliknya, jika SBY menanggapi kritik lewat pantun dan iklan di media, bukan sebagai serangan balik ke Megawati, namun kepada PDIP sebagai partai oposisi. ”Dimana-mana berlaku demikian, oposisi versus incumbent,” terangnya.
Menurutnya, oposisi selalu melihat kelemahan dan kesalahan incumbent. ”Nanti rakyat yang menilai apakah klaim itu betul atau bohong. Baginya, perang statemen menjelang pemilu adalah hal yang wajar. Namun saling serang berupa perang statemen ini tidak memojokkan secara personal. ”Ini metafor. Dalam kehidupan politik ini sesuatu yang elitis, yang dipahami oleh elite bukan masyarakat kebanyakan,” ujarnya.
Ketua DPP PDIP Firman Jaya Daeli menilai sangat keterlaluan jika sindiran Yo Yo itu jadi polemik. ”Terminologi Yo Yo kan cuma 1-2 kalimat pidato Mega saja. Kenapa ini dipermasalahkan. Pidato itu bermaksud menawarkan solusi alternatif karena ada kegagalan dari pemerintahan Presiden SBY. PDIP tidak bermaksud menyerang pemerintahan dan Presiden SBY. Kebetulan saja media memberitakan kalimat Yo Yo seperti menyerang,” imbuhnya.
Soal terminologi Yo Yo yang dipakai Megawati, diakui Firman karena PDIP ingin menghindari kesan normatif. Yo Yo juga dipakai agar mudah dipahami masyarakat. ”Ini soal seni saja, justru kalau normatif malah susah ditangkap,” terangnya.
Namun Hayono Isman, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, justru menilai SBY sangat santun menanggapi sindiran Megawati itu. ”Dia sangat santun. Kalau dilihat dan diteliti, jelas-jelas di koran atau di media lainnya, Pak SBY tidak pernah sekalipun mengkritik Ibu Mega,” kata Hayono.
Hayono menegaskan, apa yang dilakukan SBY selama ini hal yang normatif, mengajak elite bangsa untuk bersaing menegakkan etika berpolitik, sehingga bagi rakyat ini dilihat sebagai peristiwa yang lumrah. ”Seolah-olah SBY reaktif padahal tidak begitu. Kalau kemudian yang mendengar atau melihat kritikan itu jadi tersinggung ya itu mereka jangan salahkan Pak SBY,” jelasnya. (San/Sim/Edi)-b


EmoticonEmoticon