|

Soal Koalisi, PAN Pecah, Amien Ingin ke PD; SBY Tentukan Kriteria Cawapres

YOGYA (KR) - Partai Amanat Nasional (PAN) menghadapi perbedaan dalam menentukan arah koalisi. Setelah sebelumnya, Ketua Umum Soetrisno Bachir membuat manuver berkoalisi dengan Partai Gerindra untuk mengincar posisi capres dan cawapres, kini para Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN se-Indonesia bersama HM Amien Rais meminta untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat.
Pertemuan 27 Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN se-Indonesia dengan Ketua Majelis Pertimbangan Partai PAN, HM Amien Rais di rumahnya, Perum Sawitsari Yogyakarta, memutuskan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat. Koalisi ini diwujudkan memutuskan tiga nama yang akan diusulkan sebagai cawapresnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dalam pertemuan itu, juga dihadiri mantan Sekretaris Jenderal DPP PAN Hatta Radjasa dan Wakil Ketua MPR RI AM Fatwa. Ketiga nama tersebut, Hatta Radjasa yang kini duduk sebagai Mensesneg, Ketua Umum DPP PAN Sutrisno Bachir (SB) dan Amien Rais sendiri. Namun Amien dengan tegas menyatakan menolak karena umurnya yang sudah tidak memungkinkan.
”Mengenai koalisi, PAN seyogyanya melakukannya dengan pihak yang kiranya akan menang, bukan dengan pihak yang kalah. Dikarenakan, jika berkoalisi dengan partai yang kiranya kalah jelas merupakan perbuatan yang sia-sia.

Selain itu, PAN juga tidak mungkin menjadi mitra senior, melainkan yunior, dikarenakan perolehan suaranya yang hanya sekitar 6 persen,” tegasnya.
Sementara itu SBY yang juga capres untuk pilpres Juli mendatang hingga kini mengaku belum menentukan siapa pendampingnya sebagai cawapres nanti. ”Hingga kini belum tentukan siapa cawapresnya pada pilpres Juli nanti,” ungkap SBY ketika ditanya pers saat mengadakan silaturahmi dengan para wartawan istana dalam acara yang berlangsung di kediaman pribadinya Puri Cikeas Indah Bogor Minggu (19/4) siang.

Namun demikian masalah siapa cawapres yang akan mendampingi dirinya nanti sedang digodok oleh Tim-9 yang diketuai Ketua Umum DPP Partai Demokrat Hadi Utomo yang beranggotakan antara lain Anas Urbaningrum, Marzuki Ale dan Andi Mallarangeng.
Hanya pada kesempatan itu SBY menyampaikan tentang 5 syarat utama sebagai pendampingnya nanti. Diakui syarat yang dibeberkan itu memang sulit ditemukan pada diri satu orang.
Menurut SBY, kriteria pertama seorang cawapres adalah punya integritas kepribadian yang baik, ditandai dengan kekuatan moral yang tinggi termasuk moral politik. Kedua, menurut SBY, punya kapasitas atau kapabelitas. Yang ketiga loyalitas kepada pemerintah. Yang keempat adalah akseptebilitas, artinya diterima oleh mayoritas rakyat. Ini berarti presiden dan wakil presiden satu perahu. ”Nakhodanya presiden wapresnya membantu nakhoda,” jelas SBY. Sedangkan kriteria yang kelima adalah bisa meningkatkan kekokohan dan efektivitas dari koalisi yang ada.

Secara terpisah, Ketua DPD Partai Golkar DIY, Gandung Pardiman mengungkapkan, pihaknya sedang mempersiapkan sejumlah langkah menjelang rapat pimpinan nasional khusus (rapimnasus) yang tinggal dua hari lagi. Bersama sedikitnya 24 DPD Tingkat I se Indonesia, siap membekukan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Alasannya, DPP yang dipimpin Jusuf Kalla dinilai telah melanggar aturan AD/ART partai berlambang pohon beringin.

”DPP tidak menjalankan amanat Rapimnas 2008. Kita sepakat mengajukan capres, tapi DPP seolah belok tanpa sein, hanya ingin menjadi cawapres,” ujar Ketua DPD Partai Golkar DIY Gandung Pardiman kemarin.
Selain itu, Gandung juga mencatat Rapimnas 2008 memutuskan partainya menominasikan sejumlah nama sebagai kandidat presiden. Selanjutnya, tujuh nama capres itu, yakni Sultan Hamengku Buwono X, Jusuf Kalla, Surya Paloh, Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, Agung Laksono dan Muladi akan disurvei.
Hasil survei itu selanjutnya diumumkan saat rapimnasus. ”Amanat itu tidak dijalankan oleh DPP. Survei tidak dijalankan,” kritiknya.

Karena itu, bila DPP akan nekat membelokkan agenda rapimnasus, maka dirinya bersama 24 DPD yang tergabung dalam Suku Nusantara akan mengambil sikap. Suku Nusantara adalah asosiasi beranggotakan DPD-DPD Tingkat I Partai Golkar se- Indonesia.
Kebetulan Gandung menjabat Ketua Suku Nusantara. Pembekuan DPP itu juga akan dilakukan terhadap Dewan Penasehat (Wanhat) yang diketuai Surya Paloh. Sebagai pelaksana tugas sebelum terbentuk DPP baru dibentuk presidium partai. Pembentukan presidium juga diatur dalam AD/ART Partai Golkar.
Tak hanya ancaman pembekuan. DPD-DPD juga siap memboikot keputusan rapimnasus jika hasilnya tidak menguntungkan partai, rakyat dan bangsa. ”Kalau hanya menguntungkan elite-elite yang haus kekuasaan, kita akan boikot,” tandasnya.

Disinggung kemungkinan DPP menjatuhkan sanksi organisasi, Gandung mengaku tak khawatir. Sebab, apa yang disuarakan DPD-DPD sesuai amanat AD/ART partai. Justru tindakan DPP yang telah nyata-nyata tidak mengindahkan amanat rapimnas. (*-9/Jon/Mgn/Sim)

Posted by Wawan Kurniawan on 06.11. Filed under , , , , , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response

Blog Archive

Labels

Recently Added

Recently Commented