Dewan Minta Eksekutif Tak Boros
HARIAN JOGJA - WATES: Esekutif diminta efisien menggunakan anggaran menyusul turunnya pendapatan daerah hingga mencapai Rp10 miliar dibandingkan tahun lalu. Tahun 2008, pendapatan Kulonprogo kurang lebih Rp581 miliar, saat ini hanya pada angka Rp571 miliar.
Anggota Fraksi PKS Muhyadi saat ditemui Harian Jogja, Rabu (29/7), mengatakan turunnya pendapatan dipengaruhi oleh berbagai sebab. Antara lain, kurang optimalnya pengelolaan parkir. Menurut dia, hal ini disebabkan Perda Parkir yang mengaturnya sudah kadaluwarsa.
Berdasarkan Perda No 15 1998 tentang retribusi parkir dan No 16 tahun 2008 tentang retribusi tempat khusus parkir, tarif parkir sepeda hanya Rp200, sepeda motor Rp300, sedang untuk mobil dan spesifi kasi sejenisnya berkisar Rp400- Rp600.
Sementara di lapangan, parkir kendaraan sudah dikenai sekitar Rp1000. Penerimaan pajak parkir pada tahun 2008 hanya terealisasi Rp6,4 juta,masih jauh dari target yang ditentukan, yakni Rp9,58 juta. Selain itu,berkurangnya masukan juga disebabkan pengelolaan keuang an yang tidak rapi.
Muhyadi menambahkan Badan Keuangan Daerah sekarang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuang an dan Aset (DPKKA), sering mendepositkan anggaran sebelum digunakan. ”Dengan tidak adanya kebijakan itu saat ini kurang lebih pendapatan daerah berkurang sekitar Rp4 miliar,” ungkapnya.
Muhyadi menjelaskan boleh atau tidaknya kebijakan tersebut tampaknya masih perlu diperdebatkan.”Toh, pada tahun lalu dengan deposit tersebut tidak masalah, amanaman saja.Tidak tahu kenapa sekarang malah nggak ada,” terangnya.
Karena itu, FPKS meminta kepada Pemkab untuk lebih hemat lagi, termasuk pengeluran untuk perekrutran PNS yang dimintakan tambahan senilai Rp 215 Juta. ”Perlu ada rincian- rinciannya, sehingga Dewan bisa mempelajarinya,” katanya Sementara, juru bicara Fraksi Golkar Wiyono menyoroti biaya perjalanan dinas yang tinggi.
Perjalanan dinas yang kerap dilakukan bupati dan pejabat Pemkab untuk menjalin kerjasama dengan investor di luar negeri dinilai terlalu mengeluarkan biaya berlebih. Dan juga biaya sertifi kasi pada guru dirasa terlalu tinggi. ”Kami minta perjalanan dinas dikurangi dan sertifi kasi guru dikurangi 20 persen,” ungkap Wiyono.
Terpisah, Wakil Bupati Mul yono tidak bicara banyak dalam rapat paripurna yang digelar Selasa malam (28/7) tersebut. Ia hanya berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam pembuatan draft perubah an anggaran 2009 dengan melakukan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Anggota Fraksi PKS Muhyadi saat ditemui Harian Jogja, Rabu (29/7), mengatakan turunnya pendapatan dipengaruhi oleh berbagai sebab. Antara lain, kurang optimalnya pengelolaan parkir. Menurut dia, hal ini disebabkan Perda Parkir yang mengaturnya sudah kadaluwarsa.
Berdasarkan Perda No 15 1998 tentang retribusi parkir dan No 16 tahun 2008 tentang retribusi tempat khusus parkir, tarif parkir sepeda hanya Rp200, sepeda motor Rp300, sedang untuk mobil dan spesifi kasi sejenisnya berkisar Rp400- Rp600.
Sementara di lapangan, parkir kendaraan sudah dikenai sekitar Rp1000. Penerimaan pajak parkir pada tahun 2008 hanya terealisasi Rp6,4 juta,masih jauh dari target yang ditentukan, yakni Rp9,58 juta. Selain itu,berkurangnya masukan juga disebabkan pengelolaan keuang an yang tidak rapi.
Muhyadi menambahkan Badan Keuangan Daerah sekarang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuang an dan Aset (DPKKA), sering mendepositkan anggaran sebelum digunakan. ”Dengan tidak adanya kebijakan itu saat ini kurang lebih pendapatan daerah berkurang sekitar Rp4 miliar,” ungkapnya.
Muhyadi menjelaskan boleh atau tidaknya kebijakan tersebut tampaknya masih perlu diperdebatkan.”Toh, pada tahun lalu dengan deposit tersebut tidak masalah, amanaman saja.Tidak tahu kenapa sekarang malah nggak ada,” terangnya.
Karena itu, FPKS meminta kepada Pemkab untuk lebih hemat lagi, termasuk pengeluran untuk perekrutran PNS yang dimintakan tambahan senilai Rp 215 Juta. ”Perlu ada rincian- rinciannya, sehingga Dewan bisa mempelajarinya,” katanya Sementara, juru bicara Fraksi Golkar Wiyono menyoroti biaya perjalanan dinas yang tinggi.
Perjalanan dinas yang kerap dilakukan bupati dan pejabat Pemkab untuk menjalin kerjasama dengan investor di luar negeri dinilai terlalu mengeluarkan biaya berlebih. Dan juga biaya sertifi kasi pada guru dirasa terlalu tinggi. ”Kami minta perjalanan dinas dikurangi dan sertifi kasi guru dikurangi 20 persen,” ungkap Wiyono.
Terpisah, Wakil Bupati Mul yono tidak bicara banyak dalam rapat paripurna yang digelar Selasa malam (28/7) tersebut. Ia hanya berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam pembuatan draft perubah an anggaran 2009 dengan melakukan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Komentar
Posting Komentar