Pelestarian Cagar Budaya Memprihatinkan
YOGYA (KR) - Kesadaran terhadap fungsi pelestarian aset cagar budaya di DIY sangat memprihatinkan, dengan minimnya perhatian serius berbagai pihak terkait, termasuk pemilik aset maupun pemerintah. Selama ini pertimbangan nilai ekonomi sering mengalahkan nilai kebudayaan dari aset budaya tersebut.
“Bangunan kuno selalu diperhitungkan dari aspek ekonomi dan mengabaikan nilai budaya. Banyak rumah tradisional dipugar menjadi bangunan modern karena alasan ekonomi, contohnya sebuah rumah Cina yang justru dijadikan mall,” kata Ketua Dewan Kebudayaan DIY, Yuwono Sri Suwito dalam acara Diskusi Forum Wartawan DPRD DIY di Gedung DPRD Propinsi DIY, Selasa (28/7).
Menurutnya, pemilik bangunan kuno rentan terhadap godaan investor, terlebih posisi bangunan yang secara ekonomi sangat strategis. Misalnya rumah kuno perpaduan arsitektur Cina dan Kraton Yogyakarta di Jalan Ahmad Dahlan Yogya.
“Pemilik rumah menolak diberi penghargaan atas konsistensinya menjaga utuh arsitektur rumahnya. Ia beralasan tidak mau digantung dengan status cagar budaya sehingga nantinya rumah itu sulit dijual,” kata Yuwono yang juga Ketua Dewan Pelestarian Warisan Budaya DIY.
Untuk menyelamatkan aset cagar budaya di DIY, lanjutnya, perlu pendekatan komunitas kesukuan dan pemilik aset diberi apresiasi untuk memotivasi mereka agar sadar dan peduli warisan budaya. Pemerintah daerah perlu memberi keringanan pembayaran PBB, jika perlu didiskon hingga 90 persen.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan DIY Djoko Dwiyanto mengatakan, Pemda DIY harus menunjukkan komitmen pelestarian cagar budaya dalam bentuk dukungan penganggaran. Mengutip Laporan Rapat Komisi D DPRD DIY, Djoko meminta agar untuk tahun 2010 anggaran Dinas Kebudayaan diberikan porsi yang cukup.
“Pemda DIY mempunyai visi-misi menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan terkemuka di Asia Tenggara, tetapi selama lima tahun terakhir tidak ada komitmen kuat dari Pemda DIY untuk merealisasikannya,” kutip Djoko.
Setelah mendapat dukungan formal dari legislatif, pemda perlu melakukan upaya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pembangunan bidang kebudayaan pariwisata hingga tersusun rumusan kebijakan. Upaya ini diharapkan dapat lebih meyakinkan Tim Anggaran pemda dalam memberikan alokasi kepada kedua sektor agar tidak bertepuk sebelah tangan.
“Jika konsep kebijakan yang dirumuskan tidak didukung anggaran yang memadai, mungkin perlu ditinjau ulang visi dan obsesi Pemda DIY yang ‘bermimpi’ menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan terkemuka,” tandas Djoko. (M-6)-f
“Bangunan kuno selalu diperhitungkan dari aspek ekonomi dan mengabaikan nilai budaya. Banyak rumah tradisional dipugar menjadi bangunan modern karena alasan ekonomi, contohnya sebuah rumah Cina yang justru dijadikan mall,” kata Ketua Dewan Kebudayaan DIY, Yuwono Sri Suwito dalam acara Diskusi Forum Wartawan DPRD DIY di Gedung DPRD Propinsi DIY, Selasa (28/7).
Menurutnya, pemilik bangunan kuno rentan terhadap godaan investor, terlebih posisi bangunan yang secara ekonomi sangat strategis. Misalnya rumah kuno perpaduan arsitektur Cina dan Kraton Yogyakarta di Jalan Ahmad Dahlan Yogya.
“Pemilik rumah menolak diberi penghargaan atas konsistensinya menjaga utuh arsitektur rumahnya. Ia beralasan tidak mau digantung dengan status cagar budaya sehingga nantinya rumah itu sulit dijual,” kata Yuwono yang juga Ketua Dewan Pelestarian Warisan Budaya DIY.
Untuk menyelamatkan aset cagar budaya di DIY, lanjutnya, perlu pendekatan komunitas kesukuan dan pemilik aset diberi apresiasi untuk memotivasi mereka agar sadar dan peduli warisan budaya. Pemerintah daerah perlu memberi keringanan pembayaran PBB, jika perlu didiskon hingga 90 persen.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan DIY Djoko Dwiyanto mengatakan, Pemda DIY harus menunjukkan komitmen pelestarian cagar budaya dalam bentuk dukungan penganggaran. Mengutip Laporan Rapat Komisi D DPRD DIY, Djoko meminta agar untuk tahun 2010 anggaran Dinas Kebudayaan diberikan porsi yang cukup.
“Pemda DIY mempunyai visi-misi menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan terkemuka di Asia Tenggara, tetapi selama lima tahun terakhir tidak ada komitmen kuat dari Pemda DIY untuk merealisasikannya,” kutip Djoko.
Setelah mendapat dukungan formal dari legislatif, pemda perlu melakukan upaya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pembangunan bidang kebudayaan pariwisata hingga tersusun rumusan kebijakan. Upaya ini diharapkan dapat lebih meyakinkan Tim Anggaran pemda dalam memberikan alokasi kepada kedua sektor agar tidak bertepuk sebelah tangan.
“Jika konsep kebijakan yang dirumuskan tidak didukung anggaran yang memadai, mungkin perlu ditinjau ulang visi dan obsesi Pemda DIY yang ‘bermimpi’ menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan terkemuka,” tandas Djoko. (M-6)-f
Komentar
Posting Komentar