Tahun Depan,Warga DIY Berobat Gratis
YOGYAKARTA (SI) – DPRD DIY mengembuskan kabar gembira bagi para konstituennya.Mulai tahun depan, seluruh lapisan masyarakat Yogyakarta, terkecuali yang sudah tertanggung program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dari pemerintah pusat akan dijamin kesehatannya melaluiasuransi.Saat ini konsep penjaminan tengah digodok oleh eksekutif dan legislatif.
Anggota Komisi D DPRD DIY Istianah ZA mengatakan,pola penjaminan kesehatan dengan sistem asuransi diyakini lebih efektif dibanding menggunakan metode yang berlaku sekarang.Alasannya, melalui pola ini pelayanan kesehatan lebih sederhana, terukur, dan akuntabel.Warga tidak perlu khawatir klaim-klaim kesehatan yang diajukan ke pemerintah ditolak karena anggaran yang tersedia habis. “Kami telah mengasumsikan besaran dana yang ditanggung pemerintah untuk pelaksanaan program,” ujarnya kepada harian Seputar Indonesiakemarin.
Sesuai penghitungan, untuk mengasuransikan seluruh warga DIY dengan layanan kesehatan rumah sakit kelas III,dibutuhkan dana Rp90 miliar. Dana itu akan ditanggung APBD DIY dan kabupaten/ kota. Beban pendanaan untuk kabupaten/kota sebesar 40% dari total kebutuhan. Dengan perkiraan, kabupaten/ kota akan menanggung Rp40 miliar dan provinsi senilai Rp50 miliar. “Jadi yang ditanggung layanan rumah sakit kelas III.Jika ada yang ingin kelas lebih baik, bebannya ditanggung masing-masing individu,” paparnya. Merujuk keuangan daerah, kata Istianah,beban sebesar Rp50 miliar untuk provinsi dan Rp40 miliar bagi kabupaten/kota cukup rasional. Pasalnya, kalau dibanding total besaran APBD, nilainya belum mencapai 5%.
Sesuai Undang- Undang (UU) No 36/2009,disyaratkan bagi daerah untuk mengalokasikan anggaran sebesar 10% bagi pembiayaan kesehatan masyarakat. “Sekarang ini jaminan kesehatan bagi masyarakat yang disediakan pemerintah baru Rp35 miliar. Daerah tidak masalah jika nantinya ditambah lagi Rp15 miliar,”paparnya. Kepala Dinas Kesehatan DIY Bondan Agus Suryanto mengutarakan, penanggungan kesehatan secara gratis melalui sistem asuransi sangat mungkin diterapkan. Terealisasi atau tidak, tergantung komitmen dan political will dari pemerintah.Hanya, pola asuransi kesehatan masih memunculkan sejumlah opsi.
Salah satu opsinya adalah menghimpun dana masyarakat untuk pembayaran premi. “Tapi kalau beban ditanggung APBD juga tidak masalah. Beban Jamkesos sekarang baru 3,5% dari APBD DIY. Jika ditingkatkan jadi 5%, kami optimistis seluruh lapisan masyarakat di provinsi ini sudah bisa menikmati layanan kesehatan secara gratis,”paparnya. (arif budianto)
Anggota Komisi D DPRD DIY Istianah ZA mengatakan,pola penjaminan kesehatan dengan sistem asuransi diyakini lebih efektif dibanding menggunakan metode yang berlaku sekarang.Alasannya, melalui pola ini pelayanan kesehatan lebih sederhana, terukur, dan akuntabel.Warga tidak perlu khawatir klaim-klaim kesehatan yang diajukan ke pemerintah ditolak karena anggaran yang tersedia habis. “Kami telah mengasumsikan besaran dana yang ditanggung pemerintah untuk pelaksanaan program,” ujarnya kepada harian Seputar Indonesiakemarin.
Sesuai penghitungan, untuk mengasuransikan seluruh warga DIY dengan layanan kesehatan rumah sakit kelas III,dibutuhkan dana Rp90 miliar. Dana itu akan ditanggung APBD DIY dan kabupaten/ kota. Beban pendanaan untuk kabupaten/kota sebesar 40% dari total kebutuhan. Dengan perkiraan, kabupaten/ kota akan menanggung Rp40 miliar dan provinsi senilai Rp50 miliar. “Jadi yang ditanggung layanan rumah sakit kelas III.Jika ada yang ingin kelas lebih baik, bebannya ditanggung masing-masing individu,” paparnya. Merujuk keuangan daerah, kata Istianah,beban sebesar Rp50 miliar untuk provinsi dan Rp40 miliar bagi kabupaten/kota cukup rasional. Pasalnya, kalau dibanding total besaran APBD, nilainya belum mencapai 5%.
Sesuai Undang- Undang (UU) No 36/2009,disyaratkan bagi daerah untuk mengalokasikan anggaran sebesar 10% bagi pembiayaan kesehatan masyarakat. “Sekarang ini jaminan kesehatan bagi masyarakat yang disediakan pemerintah baru Rp35 miliar. Daerah tidak masalah jika nantinya ditambah lagi Rp15 miliar,”paparnya. Kepala Dinas Kesehatan DIY Bondan Agus Suryanto mengutarakan, penanggungan kesehatan secara gratis melalui sistem asuransi sangat mungkin diterapkan. Terealisasi atau tidak, tergantung komitmen dan political will dari pemerintah.Hanya, pola asuransi kesehatan masih memunculkan sejumlah opsi.
Salah satu opsinya adalah menghimpun dana masyarakat untuk pembayaran premi. “Tapi kalau beban ditanggung APBD juga tidak masalah. Beban Jamkesos sekarang baru 3,5% dari APBD DIY. Jika ditingkatkan jadi 5%, kami optimistis seluruh lapisan masyarakat di provinsi ini sudah bisa menikmati layanan kesehatan secara gratis,”paparnya. (arif budianto)
Komentar
Posting Komentar